Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo menyampaikan penting dan strategisnya terhadap ketahanan pangan sehingga pangan menjadi prioritas utama. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp.1.600 Triliun, artinya kalau Pemerintah atau negara serius untuk memprioritaskan terhadap swasembada pangan tentunya APBN tersebut bisa dialokasikan untuk swasembada pangan,” katanya.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, yang mengagendakan pembahasan RKA-K/L Kementerian Tahun 2014 dan Usulan Program-program Tahun Anggaran 2014, di Gedung Nusantara DPR, Kamis (5/9).

Firman Subagiyo dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terkait Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya, disampaikan ada 5 poin penting yaitu diantaranya diharapkan semua kementerian melakukan suatu penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif perlu dilakukan evaluasi program yang gagal dan bermasalah. Selain itu,  menyempurnakan kebijakan subsidi diantaranya dengan mengubah secara bertahap sistem subsidi dari subsidi harga menjadi yang lebih tepat.

“Oleh karena itu supaya dalam pembahasan anggaran Tahun 2014 mengacu kepada poin-poin yang dsampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan tersebut,” kata Firman.

Terkait Swasembada Pangan, Firman Subagyo menerangkan bahwa dalam rencana strategi yang disampaikan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan, yaitu untuk tiga komoditi yaitu Jagung, Kedelai, dan Padi. Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.30,4 Triliun, Tahun 2013 Rp.36,1 Triliun dan Tahun 2014 sebesar Rp.30,1 Triliun, sehingga totalnya 96,7 Triliun.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Pertanian yang belakangan ini mengalami penurunan. Dengan adanya anggaran yang menurun otomasis produksi pangan juga akan menurun. Artinya bahwa capaian swasembada pangan mustahil untuk dicapai. “Persoalannya adalah apakah kementerian Pertanian pernah membuat perencanaan ?”ungkapnya.

Selanjutnya, terkait anggaran Kementerian Pertanian yang selalu berkurang, Firman menjelaskan sudah diambil kebijakan 2008-2010 ada PSO yang dipayung dengan UU APBN, Tahun 2011 PSO dengan payung hukum Perpres, dan kemudian Tahun 2012 pengadaan yang dilakukan secara tender, namun semuanya ini gagal karena tidak adanya serapan yang tinggi.

Terkait masalah evaluasi  mengenai masalah subsidi, menurut Firman menjadi perhatian serius. Dia menerangkan bahwa Tahun 2013 Komisi IV telah menyetujui subsidi benih dalam APBN 2013, namun sampai hari ini pelaksanaannya sangat minim. “kenapa sampai terjadi tidak terserapnya dari APBN ini?,” tanyanya.

Lebih lanjut, terkait subsidi Pupuk masalah subsidi pupuk, Firman menanyakan tentang subsidi pupuk urea masih patut diberikan anggaran yang begitu besar, karena faktanya lahan-lahan yang produktif tingkat kesuburannya sudah berkurang akibat penggunaan pupuk urea yang berlebihan.

Disisi lain subsidi pupuk urea banyak penyimpangan, yang nyaris temuan di lapangan sampai hari ini tidak ada satupun yang diproses hukum. “Belum ada oknum yang melakukan tindak pidana terhadap penyalahgunaan terhadap pupuk subsidi masuk penjara atau disidang dalam pengadilan,” ungkap Firman Subagyo. (as)foto:wy/parle/iw